Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghakimi orientasi atau identitas seseorang, melainkan ingin mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat pembentukan karakter yang kokoh. "Ini soal pendidikan karakter, bukan soal orientasi," tegasnya.
Wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggelar forum dialog dengan tokoh pendidikan, psikolog, dan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.