Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghakimi orientasi atau identitas seseorang, melainkan ingin mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat pembentukan karakter yang kokoh. "Ini soal pendidikan karakter, bukan soal orientasi," tegasnya.
Wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggelar forum dialog dengan tokoh pendidikan, psikolog, dan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Artikel Terkait
Parkir Sembarangan di Jalan Jenderal Sudirman Brebes Ganggu Ketertiban Lalu Lintas
Kawasan Kuliner Glodok Pancoran, Perpaduan Cita Rasa Nusantara dan Warisan Budaya Tionghoa di Jakarta Barat
Polisi Gerebek Pangkalan LPG di Batanghari, Pemilik Kedapatan Mengoplos Gas 3 kg ke 12 kg
Buruh Lampung Aksi di Tugu Adipura, Desak Pemerintah Hapus Sistem Kerja Kontrak
Lupa Matikan Kompor, Rumah Pengusaha Katering di Kulonprogo Hangus Terbakar