IFA.id -- Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan dibuat lebih efisien.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
Dalam rapat terbatas bersama Menteri BUMN dan jajaran terkait, Presiden menekankan pentingnya pengurangan jumlah komisaris yang dianggap berlebihan.
Baca Juga: Pasar Murah dan Penyuluhan Kesehatan Gratis untuk Warga Batam, Rempang, dan Galang
Beliau menyoroti bahwa struktur komisaris yang terlalu besar dapat menghambat pengambilan keputusan dan efisiensi operasional.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk segera meninjau serta menyesuaikan struktur komisaris di BUMN perbankan.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anggota komisaris memiliki peran yang jelas dan kontribusi signifikan terhadap perusahaan.
Baca Juga: Polda Riau Inisiasi Penanaman Pohon di Dumai untuk Cegah Karhutla
Langkah perampingan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan meningkatkan daya saing BUMN perbankan di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan struktur komisaris yang lebih ramping dan efisien, diharapkan BUMN perbankan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian nasional.