IFA.id — DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026.
Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota bersama dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).
Dalam dokumen yang disepakati, pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp6,748 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,921 triliun.
Selisih antara keduanya menghasilkan defisit sebesar Rp173 miliar, yang akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah.
Rapat paripurna dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para pemangku kepentingan.
Agenda mencakup penyampaian laporan Badan Anggaran, pembacaan rancangan nota kesepakatan, hingga penandatanganan dokumen KUA-PPAS.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Datangi Venue Porprov 2026, Cek Persiapan Pembangunan Fasilitas Olahraga
Anggota Komisi IV sekaligus anggota Badan Anggaran, Ahmadi, memaparkan bahwa komposisi pendapatan terdiri dari PAD senilai Rp4,130 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,617 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan ke tiga pos utama: belanja operasional Rp5,889 triliun, belanja modal Rp1,031 triliun, dan belanja tidak terduga Rp29 miliar.
Ahmadi juga menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA tahun 2025 yang mencapai Rp200 miliar.
Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp27 miliar, angka pembiayaan neto menjadi Rp173 miliar.
Sebagian dari pembiayaan ini diarahkan untuk memperkuat tiga BUMD, yaitu:
Perumda Air Minum Tirta Patriot sebesar Rp10 miliar untuk memperluas jaringan SPAM Regional Jatiluhur I.
- PT Bank Syariah Patriot Rp10 miliar untuk penguatan teknologi dan pembiayaan UMKM.
- PT Mitra Patriot Rp7 miliar untuk pengembangan usaha sesuai bidangnya.
Penyertaan modal ini diharapkan memperkuat peran BUMD dalam mendorong ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD.