Gelar Rapat Paripurna, DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati KUA-PPAS 2026

Selain menyetujui struktur anggaran, Badan Anggaran DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis.

Beberapa di antaranya meliputi digitalisasi sistem pendapatan untuk meningkatkan akurasi data pajak dan retribusi, penekanan belanja pegawai yang saat ini menyentuh 42 persen, serta percepatan pengesahan Perda penyertaan modal BUMD.

DPRD juga menekankan pentingnya efisiensi bisnis BUMD dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik beserta sarana sekolah.

Isu lainnya mencakup percepatan penyelesaian legalitas lahan untuk berbagai proyek pengadaan tanah, mengingat sejumlah kasus sebelumnya berjalan berlarut-larut, termasuk persoalan Pasar Semi Pondok Gede.

Menutup laporannya, Ahmadi menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan penganggaran.

“Inspektorat harus melakukan review menyeluruh, dan hasilnya wajib dilaporkan ke DPRD untuk memastikan pengawasan berjalan efektif,” ujarnya.***