Anggaran tersebut sebaiknya difokuskan untuk perbaikan fasilitas sekolah, seperti ruang kelas dan toilet.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa MBG sepenuhnya dibiayai oleh anggaran negara melalui BGN.
Prabowo menekankan bahwa kualitas sarana pendidikan, seperti ruang kelas dan fasilitas di sekolah, harus tetap dijaga dan tidak dikorbankan demi pembangunan dapur MBG.
Akibat kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, jumlah SPPG yang terbangun masih jauh dari target yang ditetapkan.
Hal ini mengakibatkan distribusi makanan bergizi gratis belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara maksimal.
Meski begitu, hingga awal Juli 2025, BGN telah berhasil membangun 1.868 SPPG, melebihi target tahunan yang hanya 1.542 unit.
Namun, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program ini.
Pemerintah pusat terus memverifikasi sistem mitra dan operasional SPPG untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG.
Kemendagri memperingatkan bahwa jika kendala dari pemerintah daerah terus berlanjut, tindakan administratif dan sanksi dapat diterapkan kepada kepala daerah yang tidak bekerja sama.
Kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program MBG dapat terlaksana dengan efektif.
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperbaiki akses terhadap makanan bergizi.
Kesimpulannya, meskipun program MBG memiliki tujuan yang mulia, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya restu dan dukungan dari pemerintah daerah.
Pemerintah pusat terus berupaya mengatasi hambatan ini agar program tersebut dapat terlaksana dengan sukses.