ekonomi-bisnis

Sri Mulyani: Pemerintah Tarik Utang Rp250 Triliun untuk Amankan Pembiayaan di Tengah Gejolak Global

Rabu, 30 April 2025 | 21:57 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto/Kemenkeu)

IFA.id -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2025, pemerintah telah merealisasikan penarikan utang sebesar Rp250 triliun.

Angka ini setara dengan 40,6% dari total target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun. 

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu (30/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa strategi front loading diterapkan dalam penarikan utang tersebut.

Langkah ini diambil untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat tahun ini. 

Baca Juga: Kemenkop Susun Model Bisnis Kopdes Merah Putih, Targetkan 80 Ribu Unit di Seluruh Indonesia

Sri Mulyani menyoroti bahwa ketidakpastian global semakin tinggi, terutama akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memicu volatilitas pasar dan ekspektasi inflasi di Amerika Serikat.

Hal ini menyebabkan Federal Reserve berada dalam posisi sulit untuk menurunkan suku bunga, sehingga strategi front loading dianggap penting untuk mengamankan pembiayaan negara. 

Strategi front loading merupakan pendekatan rutin yang dijalankan pemerintah untuk mengamankan pembiayaan di tengah potensi tekanan pasar.

Dengan mempercepat penarikan utang di awal tahun, pemerintah berupaya memanfaatkan kondisi pasar yang masih stabil sebelum potensi gejolak terjadi. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Bahas Evaluasi Direksi BUMN dan Isu Kemanusiaan Palestina di Istana Merdeka

Sementara itu, hingga Maret 2025, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam batas yang dirancang dalam APBN 2025, yakni defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Dengan strategi pembiayaan yang prudent dan efisien, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Tags

Terkini

Ekonomi Syariah 5.0: Revolusi Halal di Era Digital

Kamis, 9 Oktober 2025 | 11:34 WIB