Salah satu kebijakan ekonomi Rasulullah yang visioner adalah menolak monopoli (ihtikar). Beliau bersabda: “Siapa yang menimbun barang untuk menaikkan harga atas kaum muslimin, maka ia berdosa.” (HR. Muslim)
Dalam konteks modern, ini berarti Nabi sudah menerapkan prinsip anti-trust jauh sebelum ada lembaga seperti KPPU atau WTO. Pasar harus tetap terbuka dan kompetitif, tanpa permainan harga atau penguasaan sumber oleh segelintir orang.
Baca Juga: Arsitektur Islam Pertama: Masjid Nabawi dan Filosofi di Balik Desainnya
Pasar Madinah adalah ruang setara: pedagang besar dan kecil punya kesempatan yang sama. Tidak ada “konglomerat istimewa” yang menekan harga, tidak ada “izin khusus” yang menyingkirkan rakyat kecil.
Konsep inilah yang kemudian berkembang menjadi ekonomi syariah modern — sebuah sistem yang menjunjung keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.
Dari pasar sederhana di Madinah, nilai-nilai ekonomi Islam menyebar ke seluruh dunia. Sejak era Khilafah Abbasiyah, sistem wakaf, baitul mal, dan hisbah (lembaga pengawas pasar) menjadi pilar utama ekonomi publik.
IFA.id mencatat, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi mirip dengan institusi modern:
-
Baitul Mal → mirip dengan kementerian keuangan.
-
Hisbah → cikal bakal otoritas pengawasan perdagangan.
-
Wakaf → sistem filantropi sosial berkelanjutan.
Sementara di masa kini, nilai-nilai ini hidup kembali dalam bentuk:
Baca Juga: Dari Hadis hingga Sains: Mengapa Kucing Disukai dalam Islam?
-
Bank Syariah (berbasis bagi hasil, bukan bunga).
-
Zakat dan mikrofinansial syariah (sebagai redistribusi kekayaan).
-
Pasar halal global yang bernilai triliunan dolar.