IFA.id - Pernahkah terbayang bahwa zakat, infaq, dan investasi syariah kini bisa dilakukan hanya dengan sentuhan layar? Dunia digital telah membawa sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam ke era baru.
Namun, di balik kilauan kemudahan teknologi, terselip pertanyaan penting: apakah masyarakat dan regulasi sudah siap menyambutnya?
IFA.id mencatat, inilah babak baru ekonomi syariah di mana tantangan terbesar bukan lagi soal niat beramal, melainkan bagaimana menjaga nilai-nilai syariah tetap murni di tengah arus digitalisasi yang begitu cepat.
Beberapa tahun terakhir, transformasi digital menjadi motor penggerak utama ekonomi global, termasuk sektor keuangan syariah. Mulai dari aplikasi zakat online, platform wakaf digital, hingga fintech berbasis syariah, semua hadir menawarkan kemudahan akses dan efisiensi transaksi.
Baca Juga: Dana Sosial Syariah di Era Digital: Zakat, Infaq & Wakaf lewat Aplikasi
Menurut data Bank Indonesia 2024, nilai transaksi ekonomi syariah digital meningkat lebih dari 32% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi semakin tinggi.
Namun, perkembangan ini juga menuntut kesiapan dari sisi regulasi, literasi, dan tata kelola syariah digital yang solid. Sebab tanpa fondasi yang kuat, inovasi bisa berbalik arah menjadi risiko baru bagi umat.
Salah satu tantangan paling kompleks adalah ketertinggalan regulasi terhadap laju inovasi digital. Banyak startup fintech syariah muncul lebih cepat daripada kebijakan yang mengatur cara mereka beroperasi.
Baca Juga: Jejak Islam dalam Nasi Biryani: Warisan Kuliner dari India hingga Afrika Timur
Misalnya, masih banyak perdebatan tentang:
-
Bagaimana memastikan algoritma sistem keuangan digital tetap sesuai prinsip syariah?
-
Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran akad secara digital?
-
Apakah otoritas keuangan memiliki mekanisme pengawasan yang cukup adaptif?
Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025, lebih dari 40% penyedia layanan keuangan syariah digital belum memiliki sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang resmi.